Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan inflasi Oktober 2007 akan berada di bawah inflasi September 2007 yang tercatat sebesar 0,82 persen. Kendati ada potensi inflasi, namun tidak sebesar inflasi September. Pasalnya, beberapa komoditas menunjukkan penurunan harga seperti beras dan minyak goreng setelah lebaran sehingga menarik penurunan laju inflasi.

Prediksi itu disampaikan Kepala BPS Rusman Heriawan saat open house di rumah dinas Menteri Keuangan, akhir pekan lalu. Menurut Rusman, beberapa komoditas mengalami kenaikan menjelang lebaran. Tetapi, jika dirata-ratakan selama dua pekan Oktober ini, inflasi tidak melonjak. “Beberapa masih ada kenaikan sendiri, tapi beberapa malah turun kecuali satu hari menjelang hari raya, itu ada tekanan. Tapi perubahannya biasa. Begini, pada pagi hari harganya cenderung naik, tapi kalau mulai siang, turun lagi,” kata Rusman.

Menurut dia, pencatatan harga komoditas dilakukan rata-rata, jadi pencatatan terkadang dilakukan di siang hari namun ada juga pencatatan sore hari. Sehingga bisa saja di pagi hari harganya naik namun sore hari harganya turun. Seperti sayuran umumnya pada sore hari harganya diturunkan. “Tetap ada kenaikan menjelang Lebaran. Tapi kesimpulan saya dalam dua minggu pertama ini, harga-harga cukup baik, tidak liar. Tidak meningkat tajam luar biasa malah turun sebelum satu hari (sehari sebelum Idul Fitri-red),” papar dia.

Dengan demikian, lanjutnya, jika inflasi Oktober dapat lebih rendah dari inflasi September maka year on year (inflasi Oktober 2007 dibandingkan dengan inflasi Oktober 2006) dapat lebih rendah dari inflasi year on year September 2007 sebesar 6,95 persen. [L-10]SUARA PEMBARUAN

Tiga warga negara Amerika Serikat (AS), Leonid Hurwicz, Eric S Maskin, dan Roger B Myerson memenangkan penghargaan nobel bidang ekonomi, pada Senin (15/10). Penghargaan diberikan karena mereka mampu mengembangkan teori yang bisa menjelaskan kondisi pondasi pergerakan pasar dari dua sudut yakni ekonomi dan politik.

Teori itu menjelaskan bagaimana insentif dan sebuah informasi mempengaruhi pasar secara efektif. Sebagai contoh, asuransi akan menyediakan sejumlah jaminan yang tidak bisa disalahgunakan. Hal itu mampu membantu penjual dan pengguna asuransi memperoleh hasil yang maksimal dari sebuah transaksi.

Sebelumnya, inisiatif mekanisme teori ekonomi itu dikemukakan Hurwicz pada 1960-an, baru kemudian dikembangkan kembali oleh Maskin dan Myerson pada 1970. Kerja sama ketiga akademis tersebut membuahkan teori terbaik, yakni metode efektif yang memberikan banyak informasi mengenai makna sebuah insentif.

Profesor Hurwicz, bekerja sebagai periset ekonomi di Universitas Minnesota di Minneapolis. Ia juga menjadi pemenang nobel tertua yakni berusia 90 tahun. Sementara Maskin (56) mengajar di Institute for Advance Study di Princeton, New Jersey, dan Myerson (56) mengajar di University of Chicago di Illinois.

Hurwicz mengaku terkejut. Karena berkali-kali banyak orang selalu bilang dia masuk dalam daftar calon pemenang nobel. Namun bertahun-tahun pula dia belum berhasil memperolehnya. [AP/EAS/Y-4] SUARA PEMBARUAN

Penertiban rekening uang negara yang dilakukan tim Departemen Keuangan masih terhambat. Izin dari otoritas perbankan, Bank Indonesia, yang dibutuhkan tim tersebut untuk membuka rekening yang diduga belum memenuhi asas ketertiban, belum juga diperoleh.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan (Depkeu) Mulia P Nasution di Jakarta, Senin (1/10), mengatakan, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah belum membalas surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang permohonan izin bagi perbankan umum untuk membuka informasi terkait rekening pemerintah. Izin itu diperlukan agar Tim Penertiban Rekening Depkeu dapat menerima informasi lengkap atas rekening yang dinilai perlu diklarifikasi lebih mendalam. Tanpa itu, tim tersebut tidak bisa bekerja maksimal.

“Tanpa persetujuan BI, tanggapan dari perbankan akan berbeda-beda, ada yang cepat menanggapi, tetapi ada juga bank yang ragu. Mereka ragu data apa saja yang boleh diberikan kepada tim penertiban,” ujarnya.

Mulia menyebutkan, ada dua bank yang telah memberikan data awal terkait rekening Depkeu dan departemen lain meskipun belum mendapatkan persetujuan BI, yakni Bank Mandiri dan BNI. Data yang diberikan belum mendalam sehingga Tim Penertiban Rekening Depkeu hanya bisa bekerja secara terbatas.

Sebelumnya Menkeu mengumumkan ada 6.113 rekening berisi uang Rp 5,197 triliun yang diklarifikasi Tim Penertiban Rekening Depkeu dari 31 kementerian dan lembaga nondepartemen hingga 20 Agustus 2007. Masih ada 40 kementerian dan lembaga lain yang belum diklarifikasi. Sebagian temuan itu merupakan rekening di lingkungan Depkeu, yakni 4.835 rekening dengan jumlah dana Rp 4,969 triliun. Di antara rekening Depkeu itu terdapat 494 rekening yang masih diklarifikasi karena identitasnya tidak jelas. Dananya mencapai Rp 1,55 triliun.

Rekening tak jelas itu sebagian besar disimpan di Bank Mandiri sebanyak 365 rekening senilai Rp 951,83 miliar, lalu di BNI 122 rekening senilai Rp 571,34 miliar (117 di antaranya tidak memiliki nomor).

Atas dasar temuan 494 rekening inilah Menkeu menyurati Gubernur BI pada 20 Agustus 2007. Isi suratnya tak hanya meminta akses informasi, tetapi juga mengharapkan agar bank-bank itu membekukan atau menutup rekening kementerian dan lembaga yang tak jelas identitasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Perencanaan Strategis dan Humas BI Budi Mulya mengatakan belum mengetahui tentang surat tersebut. Namun, menurut dia, kalaupun permintaan itu memang ada, sebenarnya tidak ada alasan bagi BI untuk menolaknya. Hal itu karena apa yang diminta Menkeu sangat penting bagi pengelolaan keuangan negara.

Tanggapan bank

Keinginan Menkeu itu ditanggapi oleh Bank Mandiri dan BNI. Kedua bank itu menyerahkan data rekening pemerintah meskipun sikap BI belum jelas.

Direktur Bank Mandiri Abdul Rahman menyebutkan, pihaknya telah menelusuri rekening milik Depkeu dan departemen atau lembaga nondepartemen lainnya, yang pada umumnya berisi dana simpanan atas nama pejabat Depkeu, bukan uang milik negara. Dana itu milik perusahaan asuransi yang menyetor ke Depkeu sebagai deposit jaminan.

Dalam penelusurannya, Bank Mandiri menemukan 5.332 rekening milik pemerintah. Dari jumlah itu, rekening milik Depkeu mencapai 2.288 rekening, 2.690 rekening telah diverifikasi kepada departemen dan lembaga terkait, sementara selebihnya belum jelas.

Direktur Utama BNI Sigit Pramono mengatakan, rekening pemerintah yang dikatakan “liar” itu sebenarnya merupakan rekening legal karena pembukaannya sudah sesuai prosedur. Identitas pemiliknya juga jelas. Meski demikian, BNI siap membantu menelusuri rekening itu.

Hingga kini BNI mendata ada 701 rekening milik Depkeu yang tercatat dibuka di wilayah Jakarta atau daerah. Dengan alasan kerahasiaan nasabah, tidak dijelaskan total nilai 701 rekening tersebut. Rekening itu telah dilaporkan ke Depkeu untuk diverifikasi.

Menurut Sigit, sejauh ini kemungkinan tidak ada masalah. Pasalnya, tak ada konfirmasi balik dari Depkeu. Artinya, rekening yang ada di BNI kemungkinan juga tercatat di Depkeu. Penelusuran rekening departemen lain belum dilakukan BNI. BNI akan melakukannya jika diminta departemen bersangkutan.

Mencapai 19.000

Di tempat terpisah, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Depkeu Hekinus Manao mengatakan, hasil penelusuran rekening di kedua bank tersebut tergolong wajar. Itu karena jumlah temuan Tim Penertiban Rekening Depkeu jauh lebih besar, yakni sekitar 19.000 unit.

Anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo mengatakan, pemberian informasi rekening diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya dikategorikan sebagai rahasia bank. Oleh karena itu, permintaan informasi tersebut harus didasari perintah tertulis BI.

“Terkait Depkeu, perintah BI itu hanya bisa diberikan jika digunakan untuk kepentingan perpajakan (pasal 41) dan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara). Jadi tidak bisa untuk sembarang tujuan,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah tidak memiliki panduan hukum apa pun dalam mengelola rekening penampung uang negara sehingga kerap ditemukan laporan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kini Depkeu menerbitkan tiga peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur pengelolaan rekening.

Pertama, PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara, Lembaga, Kantor, dan Satuan Kerja. Kedua, PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara dan Lembaga. Ketiga, PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara, Lembaga, Kantor, dan Satuan Kerja. (OIN/FAJ) Kompas

Dari 24 bank yang modalnya masih di bawah Rp 80 miliar, 11 di antaranya mendapat perhatian lebih intensif dari Bank Indonesia. Hal itu dilakukan karena mereka belum memiliki rencana jelas untuk memenuhi modal minimum Rp 80 miliar pada akhir 2007.

“Sebelas bank dipantau intensif dengan harapan mereka bisa memahami bahwa langkah BI mendorong konsolidasi perbankan merupakan sesuatu yang harus diikuti,” kata Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Halim Alamsyah, Jumat (28/9) di Jakarta.

Seperti diberitakan, dalam upaya mendorong konsolidasi perbankan nasional, BI mewajibkan bank umum memiliki modal minimum Rp 80 miliar pada akhir tahun ini dan Rp 100 miliar pada akhir tahun 2010.

Terkait dengan itu, BI mewajibkan bank-bank yang masih bermodal di bawah Rp 80 miliar menyampaikan secara tertulis rencana penambahan modalnya paling lambat akhir September 2007.

Untuk mencapai modal minimum tersebut, bank memiliki sejumlah opsi, antara lain mencari investor yang lebih kuat, bergabung (merger) dengan bank lain, atau menyetor sendiri tambahan modal yang diperlukan.

>kern 401mh 9737m,0w 9737mkern 251mh 9738m,0w 9738m<

Berdasarkan pertemuan terakhir BI dengan 24 bank bermodal di bawah Rp 80 miliar, seluruh bank pada prinsipnya menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi modal minimum.

Rencana awal yang dilakukan sebagian besar bank adalah mencari investor baru atau mitra untuk bermerger. Jika sampai batas waktu tertentu investor atau partner tak juga didapat, maka pemilik bank berkomitmen untuk menyetor tambahan modal.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Siti Ch Fadjrijah mengatakan, ada empat bank umum yang siap menjadi BPR jika sampai batas waktu yang ditentukan batal mencari investor baru atau gagal memperoleh tambahan modal yang diperlukan. (FAJ/TAV) Kompas

Bank Dunia akan menyumbang US$ 3,5 miliar (sekitar Rp 33,2 triliun) ke Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA), guna memberi hibah dan pinjaman bebas bunga bagi 81 negara termiskin. Nilai sumbangan itu dua kali lebih besar dari sumbangan Bank Dunia pada 2005 sebesar US$ 1,5 miliar.

Selain itu, Bank Dunia juga menantang negara-negara maju mengikuti jejaknya dalam meningkatkan bantuan bagi rakyat miskin terutama di Afrika Selatan, Asia Selatan, dan Asia Timur. Demikian disampaikan Presiden Grup Bank Dunia Robert B Zoellick di Amerika Serikat dalam rangka 100 hari pertamanya sebagai Presiden Bank Dunia, pekan lalu.

“Saya ingin semua negara donor mengetahui bahwa Grup Bank Dunia akan menepati janji saat datang waktunya untuk meningkatkan IDA. Sekarang G-8 dan negara-negara maju lainnya harus turut merealisasikan janji mereka ke dalam nilai bantuan yang sepadan,” ujarnya.

Menurut Zoellick, sebagai pemain inti dalam sistem ekonomi multilateral, Bank Dunia memiliki peran penting dalam membangun globalisasi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

“Bersama-sama, kita harus menunjukkan bahwa multilateralisme dapat bekerja lebih efektif, tidak hanya di ruang-ruang sidang dan deklarasi, tapi di desa-desa dan kota-kota berkembang, bagi mereka yang sangat membutuhkannya,” katanya.

Dijelaskan, Bank Dunia berupaya agar negara-negara berkembang dapat membantu dirinya sendiri dengan katalisasi modal dan kebijakan, melalui kombinasi ide dan pengalaman, penciptaan peluang di pasar swasta, dukungan pada tata kelola pemerintahan serta upaya pemberantasan korupsi.

Menurutnya, Bank Dunia memiliki enam tema strategis seperti membantu mengatasi kemiskinan dan merangsang pertumbuhan berkelanjutan di negara miskin terutama di Afrika. Menyikapi tantangan khusus yang dihadapi negara yang baru keluar dari konflik. [L-10]SUARA PEMBARUAN